Dia menyampaikan hasil pengawasannya di lapangan yang menunjukkan masih banyak bangunan sekolah yang terbengkalai. Anita khawatir jika anggaran Kemendikbud ditambah tetapi tidak digunakan dengan baik.
"Pak Menteri, saya katakan berulang kali bahwa masih banyak permasalahan terkait realisasi dan penyerapan anggaran APBN ke daerah," imbuhnya.
Baca Juga:
Pantas Anggota DPR Ngamuk ke Nadiem, Ternyata 17 Sekolah di NTT Mangkrak 2 Tahun
"Sampai sekarang, guru PPPK yang sudah lulus seleksi belum mendapatkan SK, termasuk di Provinsi NTT. Kedua, masih banyak guru di daerah terpencil yang belum menerima tunjangan. Ketiga, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal anggarannya sudah turun sejak 2021," jelas Anita.
"Di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah yang bangunannya sejak 2021 sampai sekarang belum selesai. Mau lagi bukti? Kita lihat juga dana Program Indonesia Pintar (PIP)," ujarnya dengan nada meninggi sambil menunjuk-nunjuk ke arah Nadiem dan pejabat Kemendikbud lainnya.
"Kami sebagai wakil rakyat dan pemangku kepentingan tidak mau diatur oleh Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Anda sebagai Kementerian, seharusnya melakukan verifikasi terhadap dinas, lalu dinas melakukan verifikasi ke sekolah. Hasil verifikasi itulah yang seharusnya diberikan kepada kami. Jangan dibolak-balik," tegasnya dengan emosi yang masih memuncak.
Baca Juga:
Tuai Keluhan di Mana-mana, Nadiem Batalkan Kenaikan UKT 2024
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
