“Demokrasi berjalan baik di tengah-tengah perkembangan disinformasi serta hoaks. KSP berperan dalam menjaga stabilitas komunikasi politik tersebut,” imbuh Moeldoko.
Adapun terkait dengan pengembangan iklim investasi yang efektif dan efisien, lanjut Moeldoko, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law, di mana terdapat 72 Undang-Undang yang diharmonisasi.
Baca Juga:
Kanwil Kemenkumham Sulteng Tingkatkan Kesadaran dan Cegah Perundungan Siswa Lewat Diseminasi HAM
“Agar bisa memberikan kepastian, kemudahan dan pelayanan publik yang maksimal,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu Gen Nakatani bersama Moeldoko juga membahas isu strategis, seperti stabilitas kawasan serta situasi politik di Myanmar. Menurut Gen Nakatani, Jepang menilai Indonesia memiliki peranan penting di ASEAN dalam segi demokrasi.
Ia berharap Indonesia dapat ikut berupaya dalam mencari solusi bersama bagi demokrasi di Myanmar.
Baca Juga:
Hotman Paris Tantang Menteri HAM: Cukup Ponsel untuk Layani Rakyat, Bukan Rp 20 Triliun
'Dengan saling belajar pengalaman baik mengenai HAM, khususnya untuk menciptakan perdamaian di regional,” ujar Nakatani.
Pertemuan ini juga turut dihadiri Deputi V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad serta Deputi III Kepala Staf Presiden Edy Priyono. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerja sama lebih lanjut dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pertukaran informasi terkait hak asasi manusia antara Indonesia dan Jepang.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
