Pemerataan pembangunan merupakan
jawaban atas masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya adalah menjamin
ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan antar wilayah.
Sehingga mendorong investasi baru,
lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.
Baca Juga:
Aksi Bupati Nias Barat Terabas Jalan Rusak Naik Motor Trail saat Tinjau Infrastruktur
Tingginya disparitas harga di wilayah
barat dan timur dan ketimpangan persentase nilai produk domestik regional bruto
secara nasional, khususnya di kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur
Indonesia menjadi masalah akut yang harus segera diatasi.
Inovasi di sektor publik adalah breakthrough mengatasi kelambanan birokrasi,
sekaligus menumbuhkan inovasi masyarakat di kawasan terbangun.
Karakteristik dan sistem birokrasi
yang rigid dan cenderung status-quo harus dicairkan dengan prinsip think and act out of the box within the
system.
Baca Juga:
Aset Tembus Rp189 Triliun, Hutama Karya Bertahan 3 Tahun di Fortune Southeast Asia 500
Kita memang memerlukan kelas intrepreneurial government yang berpikir
inovatif kreatif dalam bingkai aturan.
Sinyal inovasi birokrasi menunjukkan
hal positif, ketika budaya inovatif ditularkan, mulai diberi tempat.
Pembangunan seluruh area pelosok NKRI
dan batas negara menjadi mandat besar Kementerian PU dari Presiden untuk
mengejar ketertinggalan.
