Ahok menjelaskan adanya peningkatan kuota impor minyak mentah dan produk kilang yang dinilainya janggal.
“Karena ada laporan, terus kami juga temukan ada pengadaan itu berapa PT itu, satu PT diganti nama,” ujar Ahok.
Baca Juga:
Soal Pembatasan Pengguna LPG Subsidi, Pertamina Berharap Ada Aturan dari Pemerintah
Ia menambahkan bahwa penyimpangan harga pengadaan barang dan jasa menyebabkan biaya menjadi tidak optimal.
“Kalau sistem procurement kita perbaiki di RKAP 2024, itu kita ada penghematan 46 persen,” kata Ahok.
Jaksa kemudian menanyakan rekomendasi Dewan Komisaris terhadap pelanggaran serius yang ditemukan.
Baca Juga:
Soal Sewa Kapal dan Terminal BBM, Ahok Sebut Tak Ada Temuan BPK
“Rekomendasi kami pecat, Pak,” jawab Ahok.
Ahok juga mengungkap kekecewaannya karena pengangkatan direksi dua tahun terakhir disebutnya dilakukan tanpa melibatkan Dewan Komisaris.
“Keputusan mengangkat direksi atau bukan itu tidak melalui Dekom sama sekali,” ujar Ahok.
