Ia bahkan menyebut langkah Forum Purnawirawan sebagai bentuk anti-demokrasi dan gerakan anti-konstitusi yang bisa mengguncang pemerintahan.
“Ini adalah bentuk kriminal terhadap Konstitusi. Kita patut curiga, bahwa ini bukan soal konstitusi, tapi soal kekuasaan. Bukan demi negara, tapi demi ambisi,” katanya.
Baca Juga:
MK Korea Selatan Putuskan Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Hari Ini
Pieter menyerukan agar para elite politik tidak terpancing menanggapi surat tersebut.
Menurutnya, merespons secara berlebihan hanya akan menambah ketegangan yang tak perlu.
“Tindakan seperti ini akan memicu disharmoni politik, menggoyang kepercayaan publik, dan memecah konsentrasi pemerintah yang tengah bersiap melanjutkan pembangunan. Jangan seperti anak kecil, enggak suka, minta makzulkan,” sindirnya.
Baca Juga:
Presiden Korsel Yoon Suk Yeol yang Dimakzulkan, Hadiri Sidang Perdana Darurat Militer
Lebih jauh, ia berharap Presiden Prabowo Subianto mampu bersikap tegas menghadapi manuver-manuver politik yang mengatasnamakan patriotisme.
“Prabowo harus dikelilingi oleh orang-orang yang setia, cerdas, dan taktis. Lima tahun ke depan adalah momentum untuk membersihkan negara ini dari para penyamun yang bersembunyi di balik simbol kehormatan dan retorika palsu,” pungkas Pieter.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI mengirim surat kepada pimpinan DPR dan MPR RI bertanggal 26 Mei 2025, yang mendesak agar proses pemakzulan Gibran dilakukan.
