Kementerian juga meminta negara-negara anggota DK PBB untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk segera menerapkan resolusi tersebut.
2. Fatah
Baca Juga:
Sekjen PBB Desak Israel dan Hamas Patuhi Rencana Damai yang Dimediasi AS
Partai penguasa Otoritas Palestina, Fatah, juga ikut bersuara. Anggota Komite Sentral Fatah Sabri Saidam mengatakan resolusi tersebut "merupakan langkah ke arah yang benar menuju berakhirnya pembantaian yang sedang berlangsung di Palestina".
"Konsensus yang kita saksikan hari ini harus membuka jalan bagi pengakuan penuh atas hak-hak rakyat Palestina dan kemerdekaan Negara Palestina yang banyak tertunda," kata Saidam kepada Al Jazeera.
3. Hamas
Baca Juga:
Seskab: Presiden Prabowo Selesaikan Rangkaian Kunjungan Luar Negeri, Bawa Pulang Komitmen Rp380 Triliun dan Kesepakatan Dagang
Kelompok Palestina Hamas mengatakan mereka berkomitmen terhadap ketentuan resolusi tersebut dan mengatakan Israel harus bertanggung jawab dalam menaatinya.
"Adalah peran komunitas internasional untuk mewajibkan Israel dan mengakhiri standar ganda ini," Basem Naim, pejabat senior di biro politik Hamas, mengatakan kepada Al Jazeera.
"Pertanyaannya adalah 'Seberapa kuat komunitas internasional mewajibkan Israel menerapkan resolusi ini?'" katanya.
