Berdemokrasi tak hanya berbicara tentang prosedur, tetapi bagaimana prosedur dibuat dan apa peran warga negara di dalam proses tersebut.
Mereka yang berseberangan dengan administrasi Presiden Jokowi harusnya masuk ke langgam paling luhur dari proses politik yaitu kedaulatan rakyat.
Baca Juga:
Anggota DPD RI Komeng, Sebut Prabowo Betul-betul Ingin Menyatukan Semua Pihak
Karena sebagai tindakan komunikatif yang menempatkan publik sebagai subyek dari perubahan sosial-politik, deliberasi mesti memantulkan suara rakyat dan bermakna pencerdasan publik.
Posisi Negara
Baca Juga:
Survei: Mayoritas Konsumen Indonesia Pilih Merek Berdasarkan Sikap Politik
Negara tak hanya dipahami sebagai institusi yang dibatasi ruang, aturan, dan wewenang --sebagai refleksi paling sempurna dari keseluruhan rakyat dan kedaulatan rakyat.
Maka, praksis demokrasi mengandaikan negara dan masyarakat secara ontologis berada pada posisi integral, meskipun secara deontologis berada pada ruang tanggung jawab yang terpisah.
Negara, dalam perannya yang diatur konstitusi, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan rakyat.
