"OCHA memungkinkan pemerintah mengeluarkan perintah kepada penyedia layanan di internet tempat tindak pidana dilakukan. Ini berlaku untuk beberapa tindak pidana tertentu, seperti penipuan online, pelanggaran seksual, perjudian online, dan perdagangan narkoba."
Gomez mengatakan bahwa undang-undang tersebut "memberikan akses yang lebih baik bagi penegak hukum untuk mengendalikan aktivitas ilegal di dunia maya dan memungkinkan mereka mengatur aktivitas online ilegal dengan lebih baik".
Baca Juga:
Cerita CEO Telegram Pavel Durov Diduga Miliki Empat Paspor
Dengan undang-undang ini, penegak hukum akan mampu mendapatkan informasi dari penyedia layanan di internet seperti Telegram sehingga pelacakan tindak pidana bisa lebih efektif, kata Gomez.
APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN TELEGRAM?
Verifikasi pengguna perlu ditingkatkan untuk mencegah tindak pidana di platform seperti Telegram, kata Gomez.
Baca Juga:
Punya 100 Anak Biologis, Berikut Fakta Unik CEO Telegram Pavel Durov
"Verifikasi pengguna yang ditingkatkan seperti identifikasi foto, permintaan khusus dan/atau verifikasi penyedia layanan seluler untuk mengonfirmasi keabsahan nomor ponsel akan menjadikan Telegram lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan untuk mencegah tindak pidana."
Tapi pertanyaan soal apa yang bisa dilakukan Telegram untuk mencegah tindakan ilegal disampaikan dengan "asumsi bahwa Telegram siap atau bersedia mengambil tindakan untuk mencegah tindak pidana", kata Adrian Wee.
"Pencipta Telegram pernah terekam mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa hak privasi telah mengalahkan kekhawatiran platform mereka akan digunakan untuk aktivitas ilegal (atau bahkan terorisme)," kata Wee lagi.
