Ia mengingatkan potensi migrasi konsumen ke BBM yang lebih murah harus diantisipasi agar tidak membebani anggaran subsidi negara.
“Jangan sampai terjadi migrasi ke Pertamax atau bahkan Pertalite, karena itu bisa membebani subsidi,” katanya.
Baca Juga:
Dewan Konsumen Thailand Lawan Meta, Tuntut Tanggung Jawab atas Iklan Penipuan di Facebook
Menurutnya, jika perpindahan konsumen terjadi secara besar-besaran, maka risiko salah sasaran subsidi akan meningkat.
“Jika migrasi terjadi secara masif, maka beban subsidi negara akan meningkat dan berpotensi salah sasaran,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPKN meminta pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi, meningkatkan transparansi penetapan harga BBM non-subsidi, serta mengendalikan potensi inflasi dari sisi biaya logistik.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Bawa Suara Konsumen Indonesia ke Forum Global ISO COPOLCO 2026
“BPKN akan terus mengawal kebijakan ini agar tetap berpihak pada konsumen, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” tegasnya.
Di sisi lain, BPKN mencatat sektor energi masih menjadi salah satu sumber utama pengaduan konsumen dalam beberapa tahun terakhir.
Aduan tersebut umumnya berkaitan dengan ketidakstabilan harga, distribusi yang belum merata, hingga kualitas layanan yang dinilai belum optimal.
