Namun, fakta menunjukkan, dalam berbagai kasus, mereka masih coba berlindung di balik prinsip safe harbor itu.
Mereka tetap berpretensi sebagai platform digital imparsial, netral, non-intervensi, meski fakta-fakta mengemuka justru berjalan ke arah sebaliknya.
Baca Juga:
Upaya Wujudkan Jurnalisme Berkualitas, Presiden Jokowi Teken Perpres Publisher Rights
Mereka selalu mempropagandakan diri sebagai kapitalisme baik hati yang semestinya terbebas dari tanggung jawab sebagai kurator ruang publik digital global sekaligus pengendali arus informasi daring.
Bahwa transformasi digital membawa gelombang demokratisasi dan deliberasi adalah fakta tak terbantahkan.
Bahwa platform digital membawa kemungkinan-kemungkinan perubahan tak bisa dimungkiri.
Baca Juga:
Mendag: Platform Digital Harus Bermanfaat dan Tak Rugikan UMKM
Namun, fakta juga menunjukkan sepak terjang mereka telah melahirkan masalah-masalah yang mengancam sendi-sendi demokrasi, keadaban publik, persaingan usaha yang sehat dan iklim good journalism.
Mereka pada galibnya entitas bisnis yang sangat menonjolkan kepentingan yang partikular.
Maka klaim-klaim tentang netralitas, imparsialitas dan non-intervensi itu mesti senantiasa diuji secara proporsional dan kontekstual. (Agus Sudibyo, Dosen ATVI Jakarta, Ketua Hubungan Antar-Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers)-dhn
