Tidak hanya itu, Airlangga menuturkan tadi menteri-menteri dalam sidang juga menyampaikan bahwasanya pembahasan mengenai bansos yang disalurkan kepada masyarakat ada di dalam rapat kabinet maupun rapat terbatas.
“Tadi kan sudah dijawab, bahwa seluruh pembahasan itu dirapatkan di dalam rapat kabinet, baik itu rapat terbatas, maupun rapat internal, jadi jelas ini hasil rapat kabinet,” tegas Airlangga.
Baca Juga:
PTUN Menangkan Anwar Usman, Waka Komisi III DPR RI: Putusan MKMK Cacat Hukum
Airlangga menyampaikan bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) secara aktif oleh pemerintah didorong oleh upaya mitigasi terhadap dampak bencana El Nino yang terjadi dari akhir tahun sebelumnya hingga awal tahun 2024.
Kondisi ini terjadi karena dampak El Nino mengganggu produksi pangan di beberapa wilayah, terutama pada tanaman padi, yang mengalami kendala dalam penanaman dan penjadwalan.
Akibatnya, harga beras dan pangan secara global meningkat, yang berdampak langsung pada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Baca Juga:
PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Batalkan SK Jabatan Ketua MK Suhartoyo
"Selama periode ini, produksi padi menurun, harga beras dunia meningkat, dan inflasi juga meningkat. Ini menjadi salah satu alasan utama untuk memberikan bansos terkait El Nino dan kebutuhan pangan," ujar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa jika dampak El Nino tidak segera ditangani, akan terjadi peningkatan inflasi pangan yang terus meningkat sejak Juli 2023 dan mencapai puncaknya pada Maret 2024, mencapai 10,33 persen year on year (YoY).
Oleh karena itu, bantuan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi potensi peningkatan kemiskinan serta kemungkinan perlambatan ekonomi.
