Selain membahas perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Charles turut menyoroti perkembangan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan tren menggembirakan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan menjadi 3,14 juta orang.
Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga tercatat menurun menjadi 2,99 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Setjen DPR RI Perkuat Pembinaan ASN, Rahmad: Pencegahan Pelanggaran Disiplin Jadi Prioritas
"Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 3,14 juta orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 2,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya," katanya.
Charles menjelaskan, Kota Mataram dipilih sebagai lokasi kunjungan kerja karena memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kota tersebut menjadi sentra aktivitas perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan, serta berbagai sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik dari sektor formal maupun informal.
Baca Juga:
Komisi XIII DPR Dorong Penguatan Harmonisasi Regulasi Daerah demi Cegah Perda Bermasalah
Selain itu, karakteristik Kota Mataram dinilai cukup representatif untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di wilayah kepulauan dan kawasan pariwisata di Indonesia bagian tengah.
Karena itu, hasil kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa upaya mengoptimalkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
