Ketua Fraksi Golkar di MPR,
Idris Laena, mengatakan,
perbedaan sikap politik Bamsoet dapat dimaklumi, mengingat Bamsoet menjabat sebagai Ketua MPR RI
yang mewakili kepentingan beragam fraksi partai.
"Soal sikap Bamsoet, kami memahami, beliau adalah Ketua yang notabene speaker-nya MPR. Tetapi, sebagai kader Golkar, kalau partai sudah punya keputusan,
ya Bamsoet harus ikut perintah partai," kata Idris.
Baca Juga:
MPR Cabut Nama Soeharto dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998
Partai Nasdem juga turut
menolak amendemen UUD 1945 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Akhir Juni kemarin,
Ketua Umum Nasdem,
Surya Paloh, sampai menggelar pertemuan via daring dengan
beberapa anggota fraksi Nasdem.
"Di tengah pandemi
seperti ini, tentu konsultasi publik yang masif yang kita
harapkan sulit dilaksanakan secara optimal, ada baiknya kita menunggu pandemi
mereda, sehingga belum perlu untuk dilakukan amandemen
konstisusi pada saat sekarang ini," kata Taufik Basari, Ketua Fraksi
NasDem.
Baca Juga:
Aktivis Hukum: Amandemen UUD Bukan Sesuatu yang Haram
Sementara itu, PDIP
tetap pada pendiriannya.
Mereka ingin ada suatu
pedoman pembangunan seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di masa
lalu.
Oleh karena itu,
amendemen UUD 1945 perlu dilakukan.
